JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa kabar mengenai pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup yang ramai beredar di media sosial adalah hoaks. Hingga saat ini, masa berlaku SIM tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan.
Korlantas juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap tautan pendaftaran yang memanfaatkan isu SIM seumur hidup karena berpotensi menjadi sarana penipuan digital dan pencurian data pribadi.
Isu SIM seumur hidup bukan hal baru dan telah berulang kali muncul di media sosial dengan format yang mirip, seperti video pendek dan unggahan berantai yang menawarkan layanan SIM gratis lengkap dengan tautan pendaftaran yang tampak meyakinkan.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Pol Aries Syahbudin, dalam konfirmasi pada Selasa (10/11/2026), menegaskan bahwa hingga kini tidak ada kebijakan yang mengatur pemberlakuan SIM seumur hidup dan regulasi yang berlaku saat ini tetap diterapkan.
“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih pakai aturan yang sekarang,” ujar Brigjen Pol Aries.
Sementara itu, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol I Made Agus Prasatya, menjelaskan bahwa masa berlaku SIM diatur dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut menetapkan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
Brigjen Made Agus menegaskan bahwa SIM bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian ulang setiap lima tahun penting untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.
Perpanjangan SIM berfungsi sebagai evaluasi berkala atas kemampuan dan kondisi pengemudi, bukan hanya sekadar pembaruan kartu.
Korlantas Polri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan digital yang memanfaatkan isu SIM seumur hidup. Tautan pendaftaran dan tawaran layanan SIM gratis yang tersebar melalui platform seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram berpotensi menipu dan mencuri data pribadi.
Pengguna yang mengisi formulir di situs tidak resmi berisiko memberikan identitasnya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mempercayai informasi yang sumber dan kebenarannya belum jelas, serta selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi Polri.
Fenomena ini menunjukkan bahwa hoaks terkait layanan publik kerap muncul kembali dengan kemasan yang berbeda, memanfaatkan keinginan publik terhadap layanan yang lebih murah dan praktis. Oleh sebab itu, kebiasaan sederhana memeriksa sumber resmi menjadi lapisan perlindungan utama dalam menghindari penipuan.
Sumber: Korlantas Polri
