BANDUNG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menggunakan modus tawaran kerja di Malaysia. Dua tersangka yang berinisial AF (24) dan IE (24) telah diamankan, sementara dua korban berinisial SSA (19) dan KL (18) telah kembali ke Indonesia.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan keluarga korban. Ayah SSA, berinisial WG (64), melaporkan kasus ini ke Polresta Bandung pada akhir September 2026. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik melakukan penelusuran jejak komunikasi korban dan memetakan peran setiap orang yang terkait.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa perekrutan korban dilakukan sejak akhir Juni 2026 melalui grup WhatsApp. Calon korban dijanjikan penghasilan sekitar Rp30 juta. Pada 11 Juli 2026, SSA berangkat dari Bandung menuju Jakarta, kemudian Pontianak, sebelum masuk ke Malaysia tanpa dokumen keimigrasian resmi.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Tri Suhartanto menjelaskan bahwa setibanya di Malaysia, korban justru dieksploitasi dalam praktik prostitusi. Dalam pemeriksaan, AF dan IE diduga berperan sebagai penampung sekaligus pengantar korban. AF mengaku bertindak atas perintah kakaknya yang berada di Malaysia dengan imbalan Rp1 juta untuk setiap orang yang diberangkatkan. Pengakuan ini dijadikan bahan awal dan masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut.
Sebagai barang bukti, polisi menyita dua telepon genggam, foto tiket perjalanan, rekaman percakapan antara korban dan tersangka, serta dokumen paspor.
Melalui koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Malaysia, dua orang lain berinisial WY dan IR yang diduga menampung korban dan mengatur pekerjaan mereka di sana kini sedang ditangani oleh otoritas imigrasi Malaysia. Pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kedua korban saat ini sedang mendapatkan pendampingan dan konseling dari pemerintah kabupaten dan provinsi setempat.
Atas perbuatannya, AF dan IE dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta Pasal 81 juncto Pasal 69 dan Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ancaman hukumannya mencapai maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar.
Kasus ini menunjukkan proses kerja yang sistematis mulai dari laporan keluarga, penelusuran jejak perekrutan, penangkapan tersangka, hingga koordinasi lintas negara antara kepolisian dan instansi terkait.
Satreskrim Polresta Bandung terus menindaklanjuti laporan masyarakat dengan memetakan peran pelaku, mengamankan barang bukti, serta memastikan korban dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan legalitas setiap tawaran kerja ke luar negeri melalui saluran resmi pemerintah sebelum berangkat.
Sumber: Kompas, IDN Times