Jakarta — Polisi lalu lintas (Polantas) kini mengalami perubahan paradigma dari wajah lama yang otoritatif menjadi pendekatan yang lebih humanis dalam menjalankan tugasnya. Dahulu, keberadaan polisi lalu lintas hanya dilihat sebagai simbol kewenangan melalui peluit, seragam, dan isyarat tangan untuk menegakkan aturan. Namun, kini mereka berperan tidak hanya sebagai pengatur lalu lintas tetapi juga sebagai mitra yang membangun hubungan yang dekat dan penuh rasa percaya dengan masyarakat.
Perubahan ini sangat penting mengingat kualitas institusi publik saat ini diukur bukan hanya dari kemampuan menegakkan aturan tetapi juga dari aspek kepercayaan dan manfaat nyata yang dirasakan oleh warga.
Dalam sistem lama, polisi lalu lintas lebih sering muncul dalam konteks penindakan pelanggaran sehingga interaksi dengan masyarakat cenderung formal dan berjarak. Padahal, jalan raya merupakan ruang sosial di mana ribuan orang bertemu setiap hari dengan dinamika tinggi dan tekanan emosional. Oleh sebab itu, pendekatan humanis dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan komando semata.
Pendekatan baru yang mengedepankan data presisi dan pelayanan humanis menjadi kunci Polantas dalam menjaga keselamatan masyarakat. Ketertiban yang tahan lama lahir dari kesadaran dan kepercayaan, bukan hanya rasa takut.
Salah satu upaya transformasi ini adalah melalui program “Polantas Menyapa”, yang mengubah cara polisi lalu lintas berinteraksi dengan masyarakat. Program ini menandai pergeseran dari tindakan memanggil atau menghentikan kendaraan menjadi menyapa dan membangun dialog dengan warga. Di berbagai daerah, kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk edukasi keselamatan, diskusi komunitas, atau kehadiran di titik layanan.
Contohnya, di Bali, Polantas Menyapa dijalankan dengan menggandeng komunitas bengkel mobil di kawasan Besakih. Pendekatan ini menggabungkan pemahaman teknis dari komunitas bengkel dan aspek keselamatan dari polisi sehingga menghasilkan manfaat yang lebih menyeluruh bagi pengguna jalan.
Di Kalimantan Selatan, Kapolri melalui Kakorlantas memberikan apresiasi kepada komunitas ojek online yang sudah berintegrasi dengan Polri. Kelompok ini dianggap sangat dekat dengan kondisi jalan, mengetahui kemacetan dan risiko yang ada, sehingga menjadi jaringan penting dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Pendekatan ini mengubah persepsi publik bahwa polisi bukan lagi pihak yang bertentangan dengan para pekerja jalanan, melainkan mitra.
Konsep “trusted companion” atau teman seperjalanan yang dapat diandalkan pun muncul dari pendekatan ini, di mana polisi hadir membantu pengendara dengan masalah kendaraan, memberi arahan, atau mengurai kemacetan. Kehadiran polisi yang membantu membangun rasa percaya, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Korlantas Polri menegaskan perubahan ini melalui kebijakan internal yang mendorong petugas lalu lintas lebih komunikatif, responsif, dan mampu memahami kebutuhan masyarakat. Transformasi budaya organisasi dianggap sebagai fondasi penting agar perubahan persepsi publik bisa berhasil.
Jalan raya pun dipandang sebagai ruang kepercayaan di mana interaksi antara warga dan negara terjadi setiap hari. Bila warga merasakan kehadiran polisi yang membantu, maka citra negara ikut membaik. Sebaliknya, kalau polisi dianggap mempersulit, maka kepercayaan terhadap negara menurun.
Pendekatan humanis bukan berarti lunak terhadap pelanggaran, namun menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan dengan tetap menegakkan aturan secara tegas. Polisi dapat bersikap ramah tanpa kehilangan wibawa, sehingga ketegasan yang disertai empati lebih mudah diterima masyarakat.
Menurut Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, “Kami ingin dikenal bukan karena ditakuti, tapi karena dirasakan manfaatnya.” Hal ini mencerminkan pergeseran orientasi dari kekuasaan menuju pelayanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan legitimasi sosial dan dukungan masyarakat.
Transformasi polisi lalu lintas dari pengatur menjadi sahabat di jalan bukan hanya mengubah wajah institusi, tetapi juga menjadi modal besar dalam membangun kepercayaan publik di masa depan.
