Jakarta — Polisi lalu lintas (Polantas) kini mengubah pola pendekatan dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Jika sebelumnya interaksi antara aparat dan warga mayoritas berlangsung secara formal, seperti dalam penertiban, razia, atau pengaturan arus lalu lintas, saat ini pendekatan tersebut meluas ke ruang-ruang sosial yang lebih informal. Tempat seperti warung kopi, pangkalan ojek online, komunitas motor, serta forum santai warga menjadi titik temu baru untuk membangun komunikasi yang lebih cair.
Transformasi ini bukan sekadar perubahan gaya komunikasi, tetapi juga menandai perubahan cara pandang institusi terhadap pelayanan publik. Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa polisi lalu lintas harus hadir semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi mitra dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai pengatur lalu lintas.
Menurut Irjen Agus, “Kami hadir bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk berinteraksi.” Semangat ini diaplikasikan melalui berbagai program pendekatan sosial yang dijalankan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Kedekatan sosial ini dianggap sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.
Di sejumlah daerah, model pendekatan baru ini telah diterapkan dan menunjukkan hasil positif. Misalnya, di Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, melalui program Bangkopling (Bangun Komunikasi Polisi Lalu Lintas), personel Satlantas secara rutin mengadakan kegiatan ngopi bareng warga di pinggir jalan, mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat.
Cara sederhana tersebut efektif mencairkan batas antara aparat dan masyarakat, serta membuka dialog tentang isu kemacetan, perilaku pengendara, titik rawan kecelakaan, hingga pelayanan publik.
Begitu pula di Satlantas Purwakarta, Jawa Barat, polisi melakukan dialog santai bersama pengemudi ojek online, sekaligus menyampaikan pesan pentingnya keselamatan berkendara. Suasana yang hangat dan komunikasi tanpa jarak birokrasi membuat masyarakat lebih nyaman menerima edukasi.
Di Polres Probolinggo, Jawa Timur, program “Polantas Menyapa” menjadi media edukasi keselamatan lalu lintas dengan pendekatan langsung, mendatangi komunitas dan pengguna jalan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, berbeda dari cara penyampaian di ruang formal.
Fenomena ini merefleksikan bahwa edukasi tidak selalu harus disampaikan melalui acara resmi. Pesan keselamatan justru lebih mudah diterima saat komunikasi berlangsung secara santai dan informal.
Perubahan hubungan polisi dan masyarakat dari model otoritas vertikal menjadi relasi sosial yang lebih horizontal juga penting untuk membangun kepercayaan. Irjen Agus menekankan, “Polantas harus dekat dan melayani masyarakat dengan wajah yang humanis, komunikatif, dan mudah diakses.” Dengan membangun komunikasi spontan dan terbuka, polisi mampu memahami berbagai masalah riil di lapangan, mulai dari marka jalan yang pudar, lampu lalu lintas yang rusak, hingga kebiasaan berkendara berisiko.
Konsep komunikasi horizontal ini menempatkan polisi sebagai sesama warga yang sama-sama peduli pada keselamatan berlalu lintas. Contohnya, dukungan Kakorlantas terhadap pembentukan Asosiasi Ojol Nusantara sebagai mitra kolaborasi adalah bukti nyata bahwa polisi mengedepankan kemitraan, bukan sekadar penerapan kebijakan top-down.
Pendekatan informal seperti ini juga mereduksi hambatan yang biasa muncul dalam forum resmi yang kaku dan birokratis. Komunikasi dua arah yang terjadi di warung kopi atau pangkalan ojek online membuat masyarakat lebih nyaman menyampaikan pendapat secara jujur dan kontekstual. Petugas dapat memahami harapan hingga keresahan publik secara langsung tanpa distorsi.
Hal ini memperkuat legitimasi sosial Polisi Lalu Lintas sebagai institusi yang dipercaya dan dihargai oleh masyarakat. Kepatuhan berlalu lintas yang selama ini banyak dikaitkan dengan rasa takut akan sanksi akan lebih kuat jika dipicu oleh kesadaran dan pemahaman yang tumbuh dari penjelasan yang humanis dan berdialog langsung.
Kegiatan seperti ngopi bareng komunitas, dialog jalanan, serta menyapa warga merupakan investasi sosial penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas. Dalam konteks ini, jalan raya bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan juga ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat.
Kehadiran polisi lalu lintas dengan pendekatan humanis menandai bahwa negara hadir secara nyata di tengah masyarakat. Transformasi ini mulai diterapkan di berbagai wilayah seperti Purwakarta, Probolinggo, dan Lubuk Linggau, menjadikan jalan raya ruang kolaborasi ketimbang zona konflik antara aparat dan warga.
Meski tantangan tetap ada, seperti perbedaan kapasitas personel dan kesiapan anggota dalam mengadopsi pola komunikasi baru, arah transformasi ini jelas menuju institusi yang lebih terbuka dan sosial.
Lebih jauh, pendekatan seperti program Polantas Menyapa memerlukan transformasi menjadi budaya kerja agar dampaknya berkelanjutan. Ketika petugas secara otomatis menyapa dan melayani warga dengan sopan, responsif, dan sigap, maka perubahan positif terhadap persepsi publik terhadap Polisi Lalu Lintas akan terwujud.
Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. memandang arah ini sebagai kunci keberhasilan membangun kepercayaan publik yang jauh lebih penting daripada kekuatan struktural semata.
Kepercayaan masyarakat tumbuh dari pengalaman sehari-hari: sapaan ramah, bantuan tulus, penjelasan jujur, dan kemauan mendengar. Meski tampak sederhana, kegiatan seperti ngopi bersama, dialog di jalanan, dan menyapa komunitas merupakan bentuk pelayanan paling efektif yang mudah dipahami masyarakat.
Dengan menurunkan diri dari menara otoritas menuju ruang relasi yang setara, polisi lalu lintas bukan hanya mendapatkan kedekatan, tetapi juga membangun kepatuhan yang lahir dari rasa percaya, bukan ketakutan.
