JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen EHS, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Keputusan ini diambil dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026). Irjen EHS terbukti terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa majelis sidang KKEP menyatakan tindakan Irjen EHS sebagai perbuatan tercela sebelum menjatuhkan sanksi administratif tertinggi di institusi kepolisian tersebut. “Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ujar Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
Sidang etik yang dimulai sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB itu dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol. Hendro Pandowo, didampingi Wakil Ketua Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan dan anggota komisi yakni Irjen Pol. Untung Widyatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol. Tony Aryadi Effendi. Komisioner Kompolnas Choirul Anam yang memantau jalannya sidang menyatakan seluruh proses pemeriksaan saksi dan ruang pembelaan telah berjalan sesuai prosedur dan akuntabel. Meski menyatakan banding, Irjen EHS sempat menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf di hadapan majelis.
Kasus ini merupakan bagian dari skandal besar yang terungkap sejak 2025, dengan penyelidikan yang melibatkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain Irjen EHS, terdapat empat perwira tinggi Polri lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka, antara lain mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal LSP, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol. AS, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol. SU. Komplotan tersebut dituduh menyadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah menteri, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, tokoh ormas, dan aktivis LSM.
Para tersangka dikenakan beberapa pasal pidana, antara lain Pasal 258 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) terkait penyadapan ilegal dengan ancaman hingga 10 tahun penjara; Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE (Nomor 1 Tahun 2024) terkait penghilangan data elektronik dengan ancaman 8 tahun; Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP terkait akses ilegal dengan ancaman 6-7 tahun; serta Pasal 20 huruf c dan d KUHP terkait penyalahgunaan kekuasaan dan keterlibatan orang lain dalam tindak pidana.
Saat ini, Jenderal LSP, Irjen Pol. AS, dan Irjen Pol. EHS telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Pol. SU masih menjalani pemulihan kesehatan dan belum ditahan. Sebelumnya pada 10 November 2026, Irjen Pol. AS juga telah dijatuhi vonis PTDH dan mengajukan banding.
Perkembangan terbaru penyidikan mengungkap dimensi pidana yang lebih luas. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri resmi meningkatkan kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa penyidik menemukan sebuah rumah milik Irjen EHS di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang difungsikan sebagai posko kendali dugaan makar.
“Rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko (makar) oleh EH,” kata Susatyo dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11). Penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara di lokasi tersebut telah dilakukan pada Selasa malam (17/11). Mengenai barang bukti dari rumah posko, kepolisian belum merilis detailnya dan akan menyampaikan informasi lengkap dalam konferensi pers selanjutnya.
Sumber informasi dalam laporan ini berasal dari Tribunnews, CNN Indonesia, detikcom, dan Kompas.com.









